Pendaftaran Peserta UN Tahun 2016

Sebelumnya, telah dikabarkan melalui FB oleh pak Yusuf Rokhmat mengenai Pemanfaatan Dapodik untuk pendaftaran calon peserta UN pada akhir Oktober 2015 lalu, akhirnya pada awal November 2015, pendaftaran UN sudah dapat dilakukan melalui aplikasi Dapodik dengan batas waktu Entry data sampai dengan 31 Desember 2015.

Berikut jadwal pendataan Peserta UN 2015/2016 :

Sebelum melakukan penginputan data, item yang perlu diperiksa adalah identitas pribadi peserta didik, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan data orang tua peserta didik.

Verifikasi dan validasi data NISN bisa dilakukan melalui laman vervalpd.data.kemdikbud.go.id.

Sementara itu, tahap verifikasi data peserta didik sebagai calon peserta ujian nasional dapat dilakukan di laman Manajemen UN dengan alamat sebagai berikut:

1) Pendidikan Dasar (SD dan SMP):  http://dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/manajemen_un/web/

2) Pendidikan Menengah (SMA dan SMK):http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id/manajemen_un/web/

Tahap selanjutnya, tiap satuan pendidikan menyerahkan hasil verifikasi file data calon peserta ujian nasional tingkat akhir, kepada panitia ujian nasional yang berada di dinas pendidikan kabupaten/kota. Sementara panitia ujian nasional kabupaten/kota akan memproses file tersebut (mengirim) kepada panitia ujian nasional pusat melalui aplikasi BIO-UN untuk menjadi data peserta ujian nasional.

Untuk lebih jelas, Manual aplikasi dapat diunduh disini. Adapun Petunjuk Teknis Pendataan Ujian Nasional 2016 dapat diunduh disini

Catatan Penting Pendataan UN :

1. Jika ada perubahan/perbaikan, data diperbaiki melalui sinkronisasi pada aplikasi Dapodik. Perubahan tersebut otomatis mengubah data di manajemen UN secara realtime.

2. Pastikan NISN valid melalui aplikasi vervalpd.data.kemdikbud.go.id

3. Jika sekolah memiliki kendala dalam mengunduh data dapat meminta bantuan KKDATADIK.

4. Periksa data kebutuhan khusus peserta didik karena peserta didik dengan kebutuhan khusus akan mendapatkan soal sesuai kebutuhan khususnya.

5. Proses pengisian Dapodik untuk pendaftaran calon peserta UN berakhir pada 31 Desember 2015.

Sumber : http://dikdas.kemdikbud.go.id/index.php/pendaftaran-ujian-nasional-tahun-2016-melalui-dapodik/

Mengenali Status Kelulusan Belum Verval pada Info PTK dan Solusinya

Apakah Status Kelulusan pada info ptk anda seperti gambar diatas ?, 

Saat ini banyak yang galau dengan status di Info GTK seperti gambar di atas, yaitu "TIDAK LOLOS VERVAL GTK". Tidak hanya guru yang khawatir dengan SK Tunjangan Profesinya, OPS sebagai penanggungjawab entri data juga tidak kalah paniknya. Bayangan akan menjadi sasaran dampratan dari guru selalu menghantuinya.

Status Verifikasi Data Tunjangan seperti ini memang terbilang baru, sebab baru muncul pada semester ini yang semester sebelumnya tidak ada. Menurut Bp. Nazarudin salah seorang admin tunjangan pada Dirjen GTK Kemdikbud, bahwa salah satu penyebab hal tersebut adalah NUPTK, NRG dan Nomor Peserta Sertifikasi.

Lebih jauh dijelaskan, Pada bulan Juli 2015 ketika Dirjen GTK terbentuk, data guru dari jenjang Paud, Dikdas dan Dikmen disatukan. Dari hasil penyatuan tersebut, ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Banyak sekali NUPTK yang digunakan lebih dari satu jenjang dengan data guru yang berbeda. Ada NUPTK sama, tetapi NRG nya berbeda. Ada NRG yang sama, tetapi NUPTKnya berbeda. Ada pula NUPTK dan NRGnya sama tetapi nomor peserta sertifikasinya berbeda. Data sumber dari masing-masing jenjang unik tetapi menjadi tidak unik saat datanya digabungkan.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan hal tersebut yang diungkapkan oleh seorang OPS mengomentari status yang diposting oleh Bp. Nazarudin tentang hal ini misalnya Untuk PPG 2012, di IKIP PGRI sertifikan pendidik No pesertanya berbeda dengan sertifikat PLPG, yang akhirnya oleh Kemdikbud diberi nomer sendiri, tapi di verval NRG option PLPG 2012 tidak ada sehingga tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya.

Lalu bagaimana dengan status sertifikasinya ?

Jika mendapat tanda warning tidak lolos verval GTK pada Info GTK bisa jadi status sertifikasinya sah, bisa jadi juga tidak sah. Karena Standar Operasional Prosedurnya (SOP) sedang disusun. Karena SOPnya belum terbit, kita belum tahu akan seperti apa dan bagaimana mengatasinya. Akan tetapi sambil menunggu SOP nya terbit, Bp. Nazarudin menyarankan bagi Guru yang menghadapi  kasus seperti ini, ada baiknya mempersiapkan berkas-berkas berupa :

1. Form A1 (bisa download disini)

2.  Sertifikat Pendidik,

3. Ijazah terakhir,

4. Pengantar dinas, dan

5. NUPTK

Ditegaskan bahwa berkas-berkas tersebut bukan untuk segera dikirim, tetapi sekedar untuk siap-siap, siapa tahu setelah SOPnya terbit berkas-berkas tersebut diminta.

Mudah-mudahan informasi ini bisa menghilangkan kegalauan baik di kalangan OPS maupun Guru penerima TPG. Sebab pada dasarnya pemerintah tidak mungkin ingin merugikan Guru penerima TPG asalkan mereka mau memperbaiki datanya yang belum valid. Tentunya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Sumber : http://pgri-online.blogspot.co.id/2015/10/solusi-status-kelulusan-belum-verval.html

Info Penjadwalan PUPNS 2015 Beserta Kantor Regionalnya

Entah karena banyaknya pengakses ke situs yg lagi populer :D. rupanya BKN ambil langkah seribu solusi untuk mengatasinya. Solusinya BKN melakukan penjadwalan pengakses situs epupns.bkn.go.id untuk wilayah Kantor Regional masing-masing. Kita lihat aja apakah cara ini ampuh untuk mengatasi berbagai keluhan para PNS se- Indonesia Raya? 

Keterangan :

1. Penjadwalan hanya untuk menu login PUPNS, artinya Menu selain login tidak diberlakukan penjadwalan dan tetap bisa diakses
2. Waktu penjadwalan dimulai pukul 06.00 WIB (Jam 6 pagi) sampai dengan pukul 02.00 WIB (Jam 2 dini hari), 
3. Mulai jam 02.01 dini hari sampai dengan 05.59 pagi tidak diberlakukan penjadwalan, artinya pada jam tersebut seluruh PNS di Indonesia Raya bisa mengakses situs epupns.bkn.go.id
4. Batas waktu penjadwalan ini dapat berubah sewaktu-waktu menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari BKN.

Untuk Informasi Kantor Regional Anda, bisa lihat Data dibawah ini :

1. Kantor Regional Pusat meliputi :

   Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

   Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

   Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

   Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

   Kementerian Lingkungan Hidup

   Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

   Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

   Kementerian Pemuda dan Olahraga

   Kementerian Perumahan Rakyat

   Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

   Kementerian Dalam Negeri

   Kementerian Luar Negeri

   Kementerian Pertahanan

   Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

   Kementerian Keuangan

   Kementerian Pertanian

   Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

   Kementerian Perhubungan

   Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

   Kementerian Kesehatan

   Kementerian Agama

   Kementerian Ketenagakerjaan

   Kementerian Sosial

   Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

   Kementerian Kelautan dan Perikanan

   Kementerian Komunikasi dan Informatika

   Kementerian Perdagangan

   Kementerian Perindustrian

   Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

   Kementerian Pariwisata

   Kementerian Sekretariat Negara

   Kejaksaan Agung

   Badan Intelijen Negara

   Sekretariat Jenderal DPR RI

   Mahkamah Agung RI

   Badan Pemeriksa Keuangan

   Badan Kepegawaian Negara

   Lembaga Administrasi Negara

   Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

   Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

   Badan Tenaga Nuklir Nasional

   Badan Pusat Statistik

   Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

   Arsip Nasional Republik Indonesia

   Badan Informasi Geospasial

   Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

   Badan Koordinasi Penanaman Modal

   Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

   Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

   Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

   Perpustakaan Nasional RI

   Badan Standardisasi Nasional

   Badan Pengawas Tenaga Nuklir

   Badan Pengawas Obat dan Makanan

   Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

   Sekretariat Kabinet

   Badan Narkotika Nasional

   Setjen Komisi Pemilihan Umum

   Badan Nasional Penanggulangan Bencana

   Setjen KOMNAS HAM

   Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

   Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

   Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI

   Badan Keamanan Laut RI

   Badan SAR Nasional

   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

   Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

   Ombudsman Republik Indonesia

   Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

   Badan Pengawas Pemilihan Umum

2. Kantor Regioal I BKN Yogyakarta meliputi :

   Pemerintah Daerah D I Yogyakarta

   Pemerintah Kab. Bantul

   Pemerintah Kab. Sleman

   Pemerintah Kab. Gunung Kidul

   Pemerintah Kab. Kulon Progo

   Pemerintah Kota Yogyakarta

   Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

   Pemerintah Kab. Semarang

   Pemerintah Kab. Kendal

   Pemerintah Kab. Demak

   Pemerintah Kab. Grobogan

   Pemerintah Kab. Pekalongan

   Pemerintah Kab. Batang

   Pemerintah Kab. Tegal

   Pemerintah Kab. Brebes

   Pemerintah Kab. Pati

   Pemerintah Kab. Kudus

   Pemerintah Kab. Pemalang

   Pemerintah Kab. Jepara

   Pemerintah Kab. Rembang

   Pemerintah Kab. Blora

   Pemerintah Kab. Banyumas

   Pemerintah Kab. Cilacap

   Pemerintah Kab. Purbalingga

   Pemerintah Kab. Banjarnegara

   Pemerintah Kab. Magelang

   Pemerintah Kab. Temanggung

   Pemerintah Kab. Wonosobo

   Pemerintah Kab. Purworejo

   Pemerintah Kab. Kebumen

   Pemerintah Kab. Klaten

   Pemerintah Kab. Boyolali

   Pemerintah Kab. Sragen

   Pemerintah Kab. Sukoharjo

   Pemerintah Kab. Karanganyar

   Pemerintah Kab. Wonogiri

   Pemerintah Kota Semarang

   Pemerintah Kota Salatiga

   Pemerintah Kota Pekalongan

   Pemerintah Kota Tegal

   Pemerintah Kota Magelang

   Pemerintah Kota Surakarta

3. Kantor Regioal II BKN Surabaya meliputi : 

   Pemerintah Provinsi Jawa Timur

   Pemerintah Kab. Gresik

   Pemerintah Kab. Mojokerto

   Pemerintah Kab. Sidoarjo

   Pemerintah Kab. Jombang

   Pemerintah Kab. Sampang

   Pemerintah Kab. Pamekasan

   Pemerintah Kab. Sumenep

   Pemerintah Kab. Bangkalan

   Pemerintah Kab. Bondowoso

   Pemerintah Kab. Situbondo

   Pemerintah Kab. Banyuwangi

   Pemerintah Kab. Jember

   Pemerintah Kab. Malang

   Pemerintah Kab. Pasuruan

   Pemerintah Kab. Probolinggo

   Pemerintah Kab. Lumajang

   Pemerintah Kab. Kediri

   Pemerintah Kab. Tulungagung

   Pemerintah Kab. Nganjuk

   Pemerintah Kab. Trenggalek

   Pemerintah Kab. Blitar

   Pemerintah Kab. Madiun

   Pemerintah Kab. Ngawi

   Pemerintah Kab. Magetan

   Pemerintah Kab. Ponorogo

   Pemerintah Kab. Pacitan

   Pemerintah Kab. Bojonegoro

   Pemerintah Kab. Tuban

   Pemerintah Kab. Lamongan

   Pemerintah Kota Surabaya

   Pemerintah Kota Mojokerto

   Pemerintah Kota Malang

   Pemerintah Kota Pasuruan

   Pemerintah Kota Probolinggo

   Pemerintah Kota Blitar

   Pemerintah Kota Kediri

   Pemerintah Kota Madiun

   Pemerintah Kota Batu

4. Kantor Regioal III BKN Bandung meliputi :

   Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pemerintah Kab. Bogor Pemerintah Kab. Sukabumi Pemerintah Kab. Cianjur Pemerintah Kab. Bekasi Pemerintah Kab. Karawang Pemerintah Kab. Purwakarta Pemerintah Kab. Subang Pemerintah Kab. Bandung Pemerintah Kab. Sumedang Pemerintah Kab. Garut Pemerintah Kab. Tasikmalaya Pemerintah Kab. Ciamis Pemerintah Kab. Cirebon Pemerintah Kab. Kuningan Pemerintah Kab. Indramayu Pemerintah Kab. Majalengka Pemerintah Kab. Bandung Barat Pemerintah Kab. Pangandaran Pemerintah Kota Bandung Pemerintah Kota Bogor Pemerintah Kota Sukabumi Pemerintah Kota Cirebon Pemerintah Kota Bekasi Pemerintah Kota Depok Pemerintah Kota Cimahi Pemerintah Kota Tasikmalaya Pemerintah Provinsi Banten Pemerintah Kab. Serang Pemerintah Kab. Pandeglang Pemerintah Kab. Lebak Pemerintah Kab. Tangerang Pemerintah Kota Tangerang Pemerintah Kota Cilegon Pemerintah Kota Serang Pemerintah Kota Tangerang Selatan

5. Kantor Regioal IV BKN Makassar meliputi :

   Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

   Pemerintah Kab. Poso

   Pemerintah Kab. Donggala

   Pemerintah Kab. Tolitoli

   Pemerintah Kab. Banggai

   Pemerintah Kab. Buol

   Pemerintah Kab. Morowali

   Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan

   Pemerintah Kab. Parigi Moutong

   Pemerintah Kab. Tojo Una Una

   Pemerintah Kab. Sigi

   Pemerintah Kota Palu

   Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

   Pemerintah Kab. Pinrang

   Pemerintah Kab. Gowa

   Pemerintah Kab. Wajo

   Pemerintah Kab. Bone

   Pemerintah Kab. Tana Toraja

   Pemerintah Kab. Maros

   Pemerintah Kab. Luwu

   Pemerintah Kab. Sinjai

   Pemerintah Kab. Bulukumba

   Pemerintah Kab. Bantaeng

   Pemerintah Kab. Jeneponto

   Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar

   Pemerintah Kab. Takalar

   Pemerintah Kab. Barru

   Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang

   Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan

   Pemerintah Kab. Soppeng

   Pemerintah Kab. Enrekang

   Pemerintah Kab. Luwu Utara

   Pemerintah Kab. Luwu Timur

   Pemerintah Kab. Toraja Utara

   Pemerintah Kota Makassar

   Pemerintah Kota Parepare

   Pemerintah Kota Palopo

   Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

   Pemerintah Kab. Konawe

   Pemerintah Kab. Buton

   Pemerintah Kab. Muna

   Pemerintah Kab. Kolaka

   Pemerintah Kab. Konawe Selatan

   Pemerintah Kab. Kolaka Utara

   Pemerintah Kab. Bombana

   Pemerintah Kab. Wakatobi

   Pemerintah Kab. Buton Utara

   Pemerintah Kab. Konawe Utara

   Pemerintah Kota Kendari

   Pemerintah Kota Baubau

   Pemerintah Provinsi Maluku

   Pemerintah Kab. Maluku Tengah

   Pemerintah Kab. Maluku Tenggara

   Pemerintah Kab. Buru

   Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat

   Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat

   Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur

   Pemerintah Kab. Buru Selatan

   Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya

   Pemerintah Kota Ambon

   Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

   Pemerintah Kab. Mamuju Utara

   Pemerintah Kab. Mamuju

   Pemerintah Kab. Mamasa

   Pemerintah Kab. Polewali Mandar

   Pemerintah Kab. Majene

6. Kantor Regioal V BKN Jakarta meliputi :

   Pemerintah Provinsi Lampung

   Pemerintah Kab. Lampung Selatan

   Pemerintah Kab. Lampung Tengah

   Pemerintah Kab. Lampung Utara

   Pemerintah Kab. Lampung Barat

   Pemerintah Kab. Tulang Bawang

   Pemerintah Kab. Tanggamus

   Pemerintah Kab. Way Kanan

   Pemerintah Kab. Lampung Timur

   Pemerintah Kab. Pesawaran

   Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat

   Pemerintah Kab. Pringsewu

   Pemerintah Kab. Mesuji

   Pemerintah Kota Metro

   Pemerintah Kota Bandar Lampung

   Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

   Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

   Pemerintah Kab. Sambas

   Pemerintah Kab. Sanggau

   Pemerintah Kab. Sintang

   Pemerintah Kab. Mempawah

   Pemerintah Kab. Kapuas Hulu

   Pemerintah Kab. Ketapang

   Pemerintah Kab. Bengkayang

   Pemerintah Kab. Landak

   Pemerintah Kab. Melawi

   Pemerintah Kab. Sekadau

   Pemerintah Kab. Kubu Raya

   Pemerintah Kab. Kayong Utara

   Pemerintah Kota Pontianak

   Pemerintah Kota Singkawang

7. Kantor Regioal VI BKN Medan meliputi :

   Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

   Pemerintah Kab. Deli Serdang

   Pemerintah Kab. Karo

   Pemerintah Kab. Langkat

   Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah

   Pemerintah Kab. Simalungun

   Pemerintah Kab. Labuhanbatu

   Pemerintah Kab. Dairi

   Pemerintah Kab. Tapanuli Utara

   Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan

   Pemerintah Kab. Asahan

   Pemerintah Kab. Nias

   Pemerintah Kab. Toba Samosir

   Pemerintah Kab. Mandailing Natal

   Pemerintah Kab. Nias Selatan

   Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan

   Pemerintah Kab. Pakpak Bharat

   Pemerintah Kab. Samosir

   Pemerintah Kab. Serdang Bedagai

   Pemerintah Kab. Padang Lawas

   Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara

   Pemerintah Kab. Batubara

   Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan

   Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara

   Pemerintah Kab. Nias Barat

   Pemerintah Kab. Nias Utara

   Pemerintah Kota Medan

   Pemerintah Kota Tebing Tinggi

   Pemerintah Kota Binjai

   Pemerintah Kota Pematangsiantar

   Pemerintah Kota Tanjungbalai

   Pemerintah Kota Sibolga

   Pemerintah Kota Padangsidimpuan

   Pemerintah Kota Gunung Sitoli

8. Kantor Regioal VII BKN Palembang meliputi :

   Pemerintah Provinsi Jambi

   Pemerintah Kab. Batang Hari

   Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat

   Pemerintah Kab. Bungo

   Pemerintah Kab. Merangin

   Pemerintah Kab. Kerinci

   Pemerintah Kab. Sarolangun

   Pemerintah Kab. Tebo

   Pemerintah Kab. Muaro Jambi

   Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur

   Pemerintah Kota Jambi

   Pemerintah Kota Sungai Penuh

   Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

   Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu

   Pemerintah Kab. Muara Enim

   Pemerintah Kab. Lahat

   Pemerintah Kab. Musi Rawas

   Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir

   Pemerintah Kab. Banyuasin

   Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur

   Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.

   Pemerintah Kab. Ogan Ilir

   Pemerintah Kab. Empat Lawang

   Pemerintah Kota Palembang

   Pemerintah Kota Pagar Alam

   Pemerintah Kota Lubuk Linggau

   Pemerintah Kota Prabumulih

   Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

   Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung

   Pemerintah Kab. Bangka

   Pemerintah Kab. Belitung

   Pemerintah Kab. Bangka Barat

   Pemerintah Kab. Bangka Tengah

   Pemerintah Kab. Bangka Selatan

   Pemerintah Kab. Belitung Timur

   Pemerintah Kota Pangkal Pinang

   Pemerintah Provinsi Bengkulu

   Pemerintah Kab. Bengkulu Utara

   Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan

   Pemerintah Kab. Kaur

   Pemerintah Kab. Mukomuko

   Pemerintah Kab. Kepahiang

   Pemerintah Kab. Lebong

   Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah

   Pemerintah Kota Bengkulu

9. Kantor Regioal VIII BKN Banjarmasin meliputi : 

   Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

   Pemerintah Kab. Kapuas

   Pemerintah Kab. Barito Utara

   Pemerintah Kab. Barito Selatan

   Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur

   Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat

   Pemerintah Kab. Pulang Pisau

   Pemerintah Kab. Gunung Mas

   Pemerintah Kab. Lamandau

   Pemerintah Kab. Sukamara

   Pemerintah Kab. Murung Raya

   Pemerintah Kab. Katingan

   Pemerintah Kab. Seruyan

   Pemerintah Kab. Barito Timur

   Pemerintah Kota Palangka Raya

   Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

   Pemerintah Kab. Banjar

   Pemerintah Kab. Tanah Laut

   Pemerintah Kab. Tapin

   Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan

   Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah

   Pemerintah Kab. Barito Kuala

   Pemerintah Kab. Tabalong

   Pemerintah Kab. Kotabaru

   Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara

   Pemerintah Kab. Tanah Bumbu

   Pemerintah Kab. Balangan

   Pemerintah Kota Banjarmasin

   Pemerintah Kota Banjarbaru

   Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

   Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

   Pemerintah Kab. Paser

   Pemerintah Kab. Berau

   Pemerintah Kab. Kutai Barat

   Pemerintah Kab. Kutai Timur

   Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara

   Pemerintah Kab. Mahakam Ulu

   Pemerintah Kota Samarinda

   Pemerintah Kota Balikpapan

   Pemerintah Kota Bontang

   Pemerintah Kab. Bulungan

   Pemerintah Kab. Malinau

   Pemerintah Kab. Nunukan

   Pemerintah Kab. Tana Tidung

   Pemerintah Kota Tarakan

10. Kantor Regioal IX BKN Jayapura meliputi :

    Pemerintah Provinsi Papua

    Pemerintah Kab. Biak Numfor

    Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen

    Pemerintah Kab. Merauke

    Pemerintah Kab. Jayawijaya

    Pemerintah Kab. Nabire

    Pemerintah Kab. Mimika

    Pemerintah Kab. Boven Digoel

    Pemerintah Kab. Asmat

    Pemerintah Kab. Yahukimo

    Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang

    Pemerintah Kab. Sarmi

    Pemerintah Kab. Supiori

    Pemerintah Kab. Mamberamo Raya

    Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah

    Pemerintah Kab. Lanny Jaya

    Pemerintah Kab. Yalimo

    Pemerintah Kab. Deiyai

    Pemerintah Kab. Intan Jaya

11. Kantor Regioal X BKN Denpasar meliputi :

    Pemerintah Provinsi Bali

    Pemerintah Kab. Buleleng

    Pemerintah Kab. Jembrana

    Pemerintah Kab. Klungkung

    Pemerintah Kab. Gianyar

    Pemerintah Kab. Karangasem

    Pemerintah Kab. Bangli

    Pemerintah Kab. Badung

    Pemerintah Kab. Tabanan

    Pemerintah Kota Denpasar

    Pemerintah Provinsi NTB

    Pemerintah Kab. Lombok Barat

    Pemerintah Kab. Lombok Tengah

    Pemerintah Kab. Lombok Timur

    Pemerintah Kab. Bima

    Pemerintah Kab. Sumbawa

    Pemerintah Kab. Dompu

    Pemerintah Kab. Sumbawa Barat

    Pemerintah Kab. Lombok Utara

    Pemerintah Kota Mataram

    Pemerintah Kota Bima

    Pemerintah Provinsi NTT

    Pemerintah Kab. Kupang

    Pemerintah Kab. Belu

    Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara

    Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan

    Pemerintah Kab. Alor

    Pemerintah Kab. Sikka

    Pemerintah Kab. Flores Timur

    Pemerintah Kab. Ende

    Pemerintah Kab. Ngada

    Pemerintah Kab. Manggarai

    Pemerintah Kab. Sumba Timur

    Pemerintah Kab. Sumba Barat

    Pemerintah Kab. Lembata

    Pemerintah Kab. Rote Ndao

    Pemerintah Kab. Manggarai Barat

    Pemerintah Kab. Manggarai Timur

    Pemerintah Kab. Nagekeo

    Pemerintah Kab. Sumba Tengah

    Pemerintah Kab. Sabu Raijua

    Pemerintah Kota Kupang

12. Kantor Regioal XI BKN Manado meliputi :

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

    Pemerintah Kab. Minahasa

    Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow

    Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe

    Pemerintah Kab. Minahasa Selatan

    Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud

    Pemerintah Kab. Minahasa Utara

    Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara

    Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro

    Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara

    Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan

    Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur

    Pemerintah Kota Manado

    Pemerintah Kota Bitung

    Pemerintah Kota Tomohon

    Pemerintah Kota KotaMobagu

    Pemerintah Provinsi Gorontalo

    Pemerintah Kab. Gorontalo

    Pemerintah Kab. Boalemo

    Pemerintah Kab. Pohuwato

    Pemerintah Kab. Bone Bolango

    Pemerintah Kab. Gorontalo Utara

    Pemerintah Kota Gorontalo

    Pemerintah Provinsi Maluku Utara

    Pemerintah Kab. Halmahera Barat

    Pemerintah Kab. Halmahera Tengah

    Pemerintah Kab. Kepulauan Sula

    Pemerintah Kab. Halmahera Selatan

    Pemerintah Kab. Halmahera Timur

    Pemerintah Kab. Pulau Morotai

    Pemerintah Kota Ternate

    Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

13. Kantor Regioal XII BKN Pekanbaru meliputi :

    Pemerintah Kab. Kampar

    Pemerintah Kab. Bengkalis

    Pemerintah Kab. Indragiri Hulu

    Pemerintah Kab. Indragiri Hilir

    Pemerintah Kab. Pelalawan

    Pemerintah Kab. Rokan Hulu

    Pemerintah Kab. Siak

    Pemerintah Kab. Kuantan Singingi

    Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti

    Pemerintah Kota Pekanbaru

    Pemerintah Kota Dumai

    Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

    Pemerintah Kab. Agam

    Pemerintah Kab. Pasaman

    Pemerintah Kab. Limapuluh Kota

    Pemerintah Kab. Solok

    Pemerintah Kab. Padang Pariaman

    Pemerintah Kab. Pesisir Selatan

    Pemerintah Kab. Tanah Datar

    Pemerintah Kab. Sijunjung

    Pemerintah Kab. Kep. Mentawai

    Pemerintah Kab. Solok Selatan

    Pemerintah Kab. Dharmasraya

    Pemerintah Kab. Pasaman Barat

    Pemerintah Kota Bukittinggi

    Pemerintah Kota Padang Panjang

    Pemerintah Kota Sawahlunto

    Pemerintah Kota Solok

    Pemerintah Kota Padang

    Pemerintah Kota Payakumbuh

    Pemerintah Kota Pariaman

    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

    Pemerintah Kab. Bintan

    Pemerintah Kab. Karimun

    Pemerintah Kab. Natuna

    Pemerintah Kab. Lingga

    Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas

    Pemerintah Kota Batam

    Pemerintah Kota Tanjungpinang

14. Kantor Regioal XIII BKN Aceh meliputi :

    Pemerintah Aceh

    Pemerintah Kab. Aceh Besar

    Pemerintah Kab. Pidie

    Pemerintah Kab. Aceh Utara

    Pemerintah Kab. Aceh Timur

    Pemerintah Kab. Aceh Selatan

    Pemerintah Kab. Aceh Barat

    Pemerintah Kab. Aceh Tengah

    Pemerintah Kab. Aceh Tenggara

    Pemerintah Kab. Simeulue

    Pemerintah Kab. Bireuen

    Pemerintah Kab. Aceh Singkil

    Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya

    Pemerintah Kab. Gayo Lues

    Pemerintah Kab. Aceh Tamiang

    Pemerintah Kab. Nagan Raya

    Pemerintah Kab. Aceh Jaya

    Pemerintah Kab. Bener Meriah

    Pemerintah Kab. Pidie Jaya

    Pemerintah Kota Sabang

    Pemerintah Kota Banda Aceh

    Pemerintah Kota Langsa

    Pemerintah Kota Lhokseumawe

    Pemerintah Kota Subulussalam

15. Kantor Regioal XIV BKN Manokwari meliputi :

    Pemerintah Provinsi Papua Barat

    Pemerintah Kab. Sorong Selatan

    Pemerintah Kab. Raja Ampat

    Pemerintah Kab. Fak-Fak

    Pemerintah Kab. Kaimana

    Pemerintah Kab. Tambrauw

    Pemerintah Kab. Maybrat

Sekian dan terima kasih.. Salam OPs!!