Entah karena banyaknya pengakses ke situs yg lagi populer :D. rupanya BKN ambil langkah seribu solusi untuk mengatasinya. Solusinya BKN melakukan penjadwalan pengakses situs epupns.bkn.go.id untuk wilayah Kantor Regional masing-masing. Kita lihat aja apakah cara ini ampuh untuk mengatasi berbagai keluhan para PNS se- Indonesia Raya?
Keterangan :
- Penjadwalan hanya untuk menu login PUPNS, artinya Menu selain login tidak diberlakukan penjadwalan dan tetap bisa diakses
- Waktu penjadwalan dimulai pukul 06.00 WIB (Jam 6 pagi) sampai dengan pukul 02.00 WIB (Jam 2 dini hari),
- Mulai jam 02.01 dini hari sampai dengan 05.59 pagi tidak diberlakukan penjadwalan, artinya pada jam tersebut seluruh PNS di Indonesia Raya bisa mengakses situs epupns.bkn.go.id
- Batas waktu penjadwalan ini dapat berubah sewaktu-waktu menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari BKN.
Untuk Informasi Kantor Regional Anda, bisa lihat Data dibawah ini :
- Kantor Regional Pusat meliputi :
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Perhubungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pariwisata Kementerian Sekretariat Negara Kejaksaan Agung Badan Intelijen Negara Sekretariat Jenderal DPR RI Mahkamah Agung RI Badan Pemeriksa Keuangan Badan Kepegawaian Negara Lembaga Administrasi Negara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Pusat Statistik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Arsip Nasional Republik Indonesia Badan Informasi Geospasial Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Perpustakaan Nasional RI Badan Standardisasi Nasional Badan Pengawas Tenaga Nuklir Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sekretariat Kabinet Badan Narkotika Nasional Setjen Komisi Pemilihan Umum Badan Nasional Penanggulangan Bencana Setjen KOMNAS HAM Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI Badan Keamanan Laut RI Badan SAR Nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Badan Pengawas Pemilihan Umum
- Kantor Regioal I BKN Yogyakarta meliputi :
Pemerintah Daerah D I Yogyakarta Pemerintah Kab. Bantul Pemerintah Kab. Sleman Pemerintah Kab. Gunung Kidul Pemerintah Kab. Kulon Progo Pemerintah Kota Yogyakarta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Kab. Semarang Pemerintah Kab. Kendal Pemerintah Kab. Demak Pemerintah Kab. Grobogan Pemerintah Kab. Pekalongan Pemerintah Kab. Batang Pemerintah Kab. Tegal Pemerintah Kab. Brebes Pemerintah Kab. Pati Pemerintah Kab. Kudus Pemerintah Kab. Pemalang Pemerintah Kab. Jepara Pemerintah Kab. Rembang Pemerintah Kab. Blora Pemerintah Kab. Banyumas Pemerintah Kab. Cilacap Pemerintah Kab. Purbalingga Pemerintah Kab. Banjarnegara Pemerintah Kab. Magelang Pemerintah Kab. Temanggung Pemerintah Kab. Wonosobo Pemerintah Kab. Purworejo Pemerintah Kab. Kebumen Pemerintah Kab. Klaten Pemerintah Kab. Boyolali Pemerintah Kab. Sragen Pemerintah Kab. Sukoharjo Pemerintah Kab. Karanganyar Pemerintah Kab. Wonogiri Pemerintah Kota Semarang Pemerintah Kota Salatiga Pemerintah Kota Pekalongan Pemerintah Kota Tegal Pemerintah Kota Magelang Pemerintah Kota Surakarta
- Kantor Regioal II BKN Surabaya meliputi :
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemerintah Kab. Gresik Pemerintah Kab. Mojokerto Pemerintah Kab. Sidoarjo Pemerintah Kab. Jombang Pemerintah Kab. Sampang Pemerintah Kab. Pamekasan Pemerintah Kab. Sumenep Pemerintah Kab. Bangkalan Pemerintah Kab. Bondowoso Pemerintah Kab. Situbondo Pemerintah Kab. Banyuwangi Pemerintah Kab. Jember Pemerintah Kab. Malang Pemerintah Kab. Pasuruan Pemerintah Kab. Probolinggo Pemerintah Kab. Lumajang Pemerintah Kab. Kediri Pemerintah Kab. Tulungagung Pemerintah Kab. Nganjuk Pemerintah Kab. Trenggalek Pemerintah Kab. Blitar Pemerintah Kab. Madiun Pemerintah Kab. Ngawi Pemerintah Kab. Magetan Pemerintah Kab. Ponorogo Pemerintah Kab. Pacitan Pemerintah Kab. Bojonegoro Pemerintah Kab. Tuban Pemerintah Kab. Lamongan Pemerintah Kota Surabaya Pemerintah Kota Mojokerto Pemerintah Kota Malang Pemerintah Kota Pasuruan Pemerintah Kota Probolinggo Pemerintah Kota Blitar Pemerintah Kota Kediri Pemerintah Kota Madiun Pemerintah Kota Batu
- Kantor Regioal III BKN Bandung meliputi :
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pemerintah Kab. Bogor Pemerintah Kab. Sukabumi Pemerintah Kab. Cianjur Pemerintah Kab. Bekasi Pemerintah Kab. Karawang Pemerintah Kab. Purwakarta Pemerintah Kab. Subang Pemerintah Kab. Bandung Pemerintah Kab. Sumedang Pemerintah Kab. Garut Pemerintah Kab. Tasikmalaya Pemerintah Kab. Ciamis Pemerintah Kab. Cirebon Pemerintah Kab. Kuningan Pemerintah Kab. Indramayu Pemerintah Kab. Majalengka Pemerintah Kab. Bandung Barat Pemerintah Kab. Pangandaran Pemerintah Kota Bandung Pemerintah Kota Bogor Pemerintah Kota Sukabumi Pemerintah Kota Cirebon Pemerintah Kota Bekasi Pemerintah Kota Depok Pemerintah Kota Cimahi Pemerintah Kota Tasikmalaya Pemerintah Provinsi Banten Pemerintah Kab. Serang Pemerintah Kab. Pandeglang Pemerintah Kab. Lebak Pemerintah Kab. Tangerang Pemerintah Kota Tangerang Pemerintah Kota Cilegon Pemerintah Kota Serang Pemerintah Kota Tangerang Selatan
- Kantor Regioal IV BKN Makassar meliputi :
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Pemerintah Kab. Poso Pemerintah Kab. Donggala Pemerintah Kab. Tolitoli Pemerintah Kab. Banggai Pemerintah Kab. Buol Pemerintah Kab. Morowali Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan Pemerintah Kab. Parigi Moutong Pemerintah Kab. Tojo Una Una Pemerintah Kab. Sigi Pemerintah Kota Palu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah Kab. Pinrang Pemerintah Kab. Gowa Pemerintah Kab. Wajo Pemerintah Kab. Bone Pemerintah Kab. Tana Toraja Pemerintah Kab. Maros Pemerintah Kab. Luwu Pemerintah Kab. Sinjai Pemerintah Kab. Bulukumba Pemerintah Kab. Bantaeng Pemerintah Kab. Jeneponto Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar Pemerintah Kab. Takalar Pemerintah Kab. Barru Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan Pemerintah Kab. Soppeng Pemerintah Kab. Enrekang Pemerintah Kab. Luwu Utara Pemerintah Kab. Luwu Timur Pemerintah Kab. Toraja Utara Pemerintah Kota Makassar Pemerintah Kota Parepare Pemerintah Kota Palopo Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Pemerintah Kab. Konawe Pemerintah Kab. Buton Pemerintah Kab. Muna Pemerintah Kab. Kolaka Pemerintah Kab. Konawe Selatan Pemerintah Kab. Kolaka Utara Pemerintah Kab. Bombana Pemerintah Kab. Wakatobi Pemerintah Kab. Buton Utara Pemerintah Kab. Konawe Utara Pemerintah Kota Kendari Pemerintah Kota Baubau Pemerintah Provinsi Maluku Pemerintah Kab. Maluku Tengah Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Pemerintah Kab. Buru Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur Pemerintah Kab. Buru Selatan Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya Pemerintah Kota Ambon Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Pemerintah Kab. Mamuju Utara Pemerintah Kab. Mamuju Pemerintah Kab. Mamasa Pemerintah Kab. Polewali Mandar Pemerintah Kab. Majene
- Kantor Regioal V BKN Jakarta meliputi :
Pemerintah Provinsi Lampung Pemerintah Kab. Lampung Selatan Pemerintah Kab. Lampung Tengah Pemerintah Kab. Lampung Utara Pemerintah Kab. Lampung Barat Pemerintah Kab. Tulang Bawang Pemerintah Kab. Tanggamus Pemerintah Kab. Way Kanan Pemerintah Kab. Lampung Timur Pemerintah Kab. Pesawaran Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat Pemerintah Kab. Pringsewu Pemerintah Kab. Mesuji Pemerintah Kota Metro Pemerintah Kota Bandar Lampung Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pemerintah Kab. Sambas Pemerintah Kab. Sanggau Pemerintah Kab. Sintang Pemerintah Kab. Mempawah Pemerintah Kab. Kapuas Hulu Pemerintah Kab. Ketapang Pemerintah Kab. Bengkayang Pemerintah Kab. Landak Pemerintah Kab. Melawi Pemerintah Kab. Sekadau Pemerintah Kab. Kubu Raya Pemerintah Kab. Kayong Utara Pemerintah Kota Pontianak Pemerintah Kota Singkawang
- Kantor Regioal VI BKN Medan meliputi :
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pemerintah Kab. Deli Serdang Pemerintah Kab. Karo Pemerintah Kab. Langkat Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah Pemerintah Kab. Simalungun Pemerintah Kab. Labuhanbatu Pemerintah Kab. Dairi Pemerintah Kab. Tapanuli Utara Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan Pemerintah Kab. Asahan Pemerintah Kab. Nias Pemerintah Kab. Toba Samosir Pemerintah Kab. Mandailing Natal Pemerintah Kab. Nias Selatan Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan Pemerintah Kab. Pakpak Bharat Pemerintah Kab. Samosir Pemerintah Kab. Serdang Bedagai Pemerintah Kab. Padang Lawas Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara Pemerintah Kab. Batubara Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara Pemerintah Kab. Nias Barat Pemerintah Kab. Nias Utara Pemerintah Kota Medan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Pemerintah Kota Binjai Pemerintah Kota Pematangsiantar Pemerintah Kota Tanjungbalai Pemerintah Kota Sibolga Pemerintah Kota Padangsidimpuan Pemerintah Kota Gunung Sitoli
- Kantor Regioal VII BKN Palembang meliputi :
Pemerintah Provinsi Jambi Pemerintah Kab. Batang Hari Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat Pemerintah Kab. Bungo Pemerintah Kab. Merangin Pemerintah Kab. Kerinci Pemerintah Kab. Sarolangun Pemerintah Kab. Tebo Pemerintah Kab. Muaro Jambi Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur Pemerintah Kota Jambi Pemerintah Kota Sungai Penuh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Pemerintah Kab. Muara Enim Pemerintah Kab. Lahat Pemerintah Kab. Musi Rawas Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir Pemerintah Kab. Banyuasin Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel. Pemerintah Kab. Ogan Ilir Pemerintah Kab. Empat Lawang Pemerintah Kota Palembang Pemerintah Kota Pagar Alam Pemerintah Kota Lubuk Linggau Pemerintah Kota Prabumulih Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Pemerintah Kab. Bangka Pemerintah Kab. Belitung Pemerintah Kab. Bangka Barat Pemerintah Kab. Bangka Tengah Pemerintah Kab. Bangka Selatan Pemerintah Kab. Belitung Timur Pemerintah Kota Pangkal Pinang Pemerintah Provinsi Bengkulu Pemerintah Kab. Bengkulu Utara Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Pemerintah Kab. Kaur Pemerintah Kab. Mukomuko Pemerintah Kab. Kepahiang Pemerintah Kab. Lebong Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah Pemerintah Kota Bengkulu
- Kantor Regioal VIII BKN Banjarmasin meliputi :
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pemerintah Kab. Kapuas Pemerintah Kab. Barito Utara Pemerintah Kab. Barito Selatan Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat Pemerintah Kab. Pulang Pisau Pemerintah Kab. Gunung Mas Pemerintah Kab. Lamandau Pemerintah Kab. Sukamara Pemerintah Kab. Murung Raya Pemerintah Kab. Katingan Pemerintah Kab. Seruyan Pemerintah Kab. Barito Timur Pemerintah Kota Palangka Raya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pemerintah Kab. Banjar Pemerintah Kab. Tanah Laut Pemerintah Kab. Tapin Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah Pemerintah Kab. Barito Kuala Pemerintah Kab. Tabalong Pemerintah Kab. Kotabaru Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Pemerintah Kab. Balangan Pemerintah Kota Banjarmasin Pemerintah Kota Banjarbaru Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara Pemerintah Kab. Paser Pemerintah Kab. Berau Pemerintah Kab. Kutai Barat Pemerintah Kab. Kutai Timur Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara Pemerintah Kab. Mahakam Ulu Pemerintah Kota Samarinda Pemerintah Kota Balikpapan Pemerintah Kota Bontang Pemerintah Kab. Bulungan Pemerintah Kab. Malinau Pemerintah Kab. Nunukan Pemerintah Kab. Tana Tidung Pemerintah Kota Tarakan
- Kantor Regioal IX BKN Jayapura meliputi :
Pemerintah Provinsi Papua Pemerintah Kab. Biak Numfor Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen Pemerintah Kab. Merauke Pemerintah Kab. Jayawijaya Pemerintah Kab. Nabire Pemerintah Kab. Mimika Pemerintah Kab. Boven Digoel Pemerintah Kab. Asmat Pemerintah Kab. Yahukimo Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang Pemerintah Kab. Sarmi Pemerintah Kab. Supiori Pemerintah Kab. Mamberamo Raya Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah Pemerintah Kab. Lanny Jaya Pemerintah Kab. Yalimo Pemerintah Kab. Deiyai Pemerintah Kab. Intan Jaya
- Kantor Regioal X BKN Denpasar meliputi :
Pemerintah Provinsi Bali Pemerintah Kab. Buleleng Pemerintah Kab. Jembrana Pemerintah Kab. Klungkung Pemerintah Kab. Gianyar Pemerintah Kab. Karangasem Pemerintah Kab. Bangli Pemerintah Kab. Badung Pemerintah Kab. Tabanan Pemerintah Kota Denpasar Pemerintah Provinsi NTB Pemerintah Kab. Lombok Barat Pemerintah Kab. Lombok Tengah Pemerintah Kab. Lombok Timur Pemerintah Kab. Bima Pemerintah Kab. Sumbawa Pemerintah Kab. Dompu Pemerintah Kab. Sumbawa Barat Pemerintah Kab. Lombok Utara Pemerintah Kota Mataram Pemerintah Kota Bima Pemerintah Provinsi NTT Pemerintah Kab. Kupang Pemerintah Kab. Belu Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan Pemerintah Kab. Alor Pemerintah Kab. Sikka Pemerintah Kab. Flores Timur Pemerintah Kab. Ende Pemerintah Kab. Ngada Pemerintah Kab. Manggarai Pemerintah Kab. Sumba Timur Pemerintah Kab. Sumba Barat Pemerintah Kab. Lembata Pemerintah Kab. Rote Ndao Pemerintah Kab. Manggarai Barat Pemerintah Kab. Manggarai Timur Pemerintah Kab. Nagekeo Pemerintah Kab. Sumba Tengah Pemerintah Kab. Sabu Raijua Pemerintah Kota Kupang
- Kantor Regioal XI BKN Manado meliputi :
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Pemerintah Kab. Minahasa Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe Pemerintah Kab. Minahasa Selatan Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud Pemerintah Kab. Minahasa Utara Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur Pemerintah Kota Manado Pemerintah Kota Bitung Pemerintah Kota Tomohon Pemerintah Kota KotaMobagu Pemerintah Provinsi Gorontalo Pemerintah Kab. Gorontalo Pemerintah Kab. Boalemo Pemerintah Kab. Pohuwato Pemerintah Kab. Bone Bolango Pemerintah Kab. Gorontalo Utara Pemerintah Kota Gorontalo Pemerintah Provinsi Maluku Utara Pemerintah Kab. Halmahera Barat Pemerintah Kab. Halmahera Tengah Pemerintah Kab. Kepulauan Sula Pemerintah Kab. Halmahera Selatan Pemerintah Kab. Halmahera Timur Pemerintah Kab. Pulau Morotai Pemerintah Kota Ternate Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
- Kantor Regioal XII BKN Pekanbaru meliputi :
Pemerintah Kab. Kampar Pemerintah Kab. Bengkalis Pemerintah Kab. Indragiri Hulu Pemerintah Kab. Indragiri Hilir Pemerintah Kab. Pelalawan Pemerintah Kab. Rokan Hulu Pemerintah Kab. Siak Pemerintah Kab. Kuantan Singingi Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti Pemerintah Kota Pekanbaru Pemerintah Kota Dumai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Kab. Agam Pemerintah Kab. Pasaman Pemerintah Kab. Limapuluh Kota Pemerintah Kab. Solok Pemerintah Kab. Padang Pariaman Pemerintah Kab. Pesisir Selatan Pemerintah Kab. Tanah Datar Pemerintah Kab. Sijunjung Pemerintah Kab. Kep. Mentawai Pemerintah Kab. Solok Selatan Pemerintah Kab. Dharmasraya Pemerintah Kab. Pasaman Barat Pemerintah Kota Bukittinggi Pemerintah Kota Padang Panjang Pemerintah Kota Sawahlunto Pemerintah Kota Solok Pemerintah Kota Padang Pemerintah Kota Payakumbuh Pemerintah Kota Pariaman Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Pemerintah Kab. Bintan Pemerintah Kab. Karimun Pemerintah Kab. Natuna Pemerintah Kab. Lingga Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas Pemerintah Kota Batam Pemerintah Kota Tanjungpinang
- Kantor Regioal XIII BKN Aceh meliputi :
Pemerintah Aceh Pemerintah Kab. Aceh Besar Pemerintah Kab. Pidie Pemerintah Kab. Aceh Utara Pemerintah Kab. Aceh Timur Pemerintah Kab. Aceh Selatan Pemerintah Kab. Aceh Barat Pemerintah Kab. Aceh Tengah Pemerintah Kab. Aceh Tenggara Pemerintah Kab. Simeulue Pemerintah Kab. Bireuen Pemerintah Kab. Aceh Singkil Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya Pemerintah Kab. Gayo Lues Pemerintah Kab. Aceh Tamiang Pemerintah Kab. Nagan Raya Pemerintah Kab. Aceh Jaya Pemerintah Kab. Bener Meriah Pemerintah Kab. Pidie Jaya Pemerintah Kota Sabang Pemerintah Kota Banda Aceh Pemerintah Kota Langsa Pemerintah Kota Lhokseumawe Pemerintah Kota Subulussalam
- Kantor Regioal XIV BKN Manokwari meliputi :
Pemerintah Provinsi Papua Barat Pemerintah Kab. Sorong Selatan Pemerintah Kab. Raja Ampat Pemerintah Kab. Fak-Fak Pemerintah Kab. Kaimana Pemerintah Kab. Tambrauw Pemerintah Kab. Maybrat
Sekian dan terima kasih.. Salam OPs!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar